RE-SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN RE-REGISTRASI STR

Setiap 5 (lima) tahun sekali, setiap anggota PAPDI, baik dengan kompetensi Spesialis Penyakit Dalam ataupun  Penyakit Dalam Subspesialis, diwajibkan untuk melakukan resertifikasi melalui jalur Program Pengembangan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB).

Tujuan program ini adalah untuk :

  1. Mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme seorang dokter yang berkualitas, bermoral, beretika dan disiplin sesuai dengan standar kompetensi
  2. Terjaminnya suatu penyelenggaraan pelayanan kedokteran yang bermutu melalui upaya sertifikatsi dokter.

PAPDI Cabang, di bawah koordinasi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam, memegang peranan penting dalam melakukan verifikasi terhadap semua kegiatan anggotanya. Oleh karena itu, setiap dokter spesialis penyakit dalam dan dokter penyakit dalam subspesialis yang sudah terdaftar sebagai anggota PAPDI berhak memperoleh kesempatan untuk mengikuti program P2KB.

Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ulang, seorang dokter sesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam konsultan harus sudah mengajukan permohonan penilaian kepada KIPD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat kompetensinya.

Sesuai dengan peraturan Konsil, tatacara pengajuan registrasi ulang untuk mendapatkan STR ulang yaitu pemohon mengajukan permohonan ke KKI melalui kolegium terkait. Oleh karena itu, pada saat mengajukan resertifikasi kompetensi, anggota PAPDI harus menyertakan pula persyaratan untuk mengajukan registrasi ulang ke KKI.

Alur Permohonan Sertifikasi Kompetensi dan Registrasi Ulang:

  1. Anggota PAPDI mengajukan penilaian resertifikasi kompetensi dengan pengirimkan formulir pengajuan beserta berkas persyaratan kepada Komisi P2KB IPD Cabang.
  2. Komisi P2KB IPD Cabang memeriksa jumlah SKP pada database P2KB yang telah dikumpulkan oleh anggota PAPDI. Jika angka kredit yang bersangkutan telah cukup dan yang bersangkutan dinyatakan LAYAK, maka Komisi P2KB IPD Cabang akan menerbitkan rekomendasi hasil pencapaian jumlah SKP ditujukan kepada Komisi P2KB IPD Pusat. Jika hasil rekapitulasi akhir angka SKP yang sudah dilaporkan tidak mencukupi jumlahnya maka yang bersangkutan diberikan waktu selama 6 bulan untuk memenuhi kekurangan angka SKPnya.
  3. Komisi P2KB IPD Pusat memeriksa persyaratan permohonan kemudian meneruskan permohonan pada KIPD agar dapat diterbitkan sertifikat kompetensinya.
  4. KIPD menerbitkan sertifikat kompetensi yang bersangkutan. Sertifikat kompetensi asli dan 10 lembar fotokopi legalisir asli akan dikirimkan kepada anggota.
  5. KKI akan menerbitkan STR baru selambat-lambatnya 3 bulan setelah berkas diterima KKI dari KIPD. STR asli dan 3 lembar fotokopi legalisir asli akan dikirimkan langsung kepada pemohon, dengan tembusan DinKes Kabupaten/Kota dan PB IDI atau PB PDGI.